Kades Campurjo, Usman Padong |
POLEWALITERKINI.NET – Pembangunan rumah sangkar burung walet di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, akhir ini marak. Hal ini mebuat kepala Desa ngamuk. Kamis (13/07/2017).
Kata Kades Campurjo, Usman Padong sejumlah pemilik ditengarai tidak memiliki izin, karena awalnya rumah tinggal bahkan ada Klinik Kesehatan juga disulap jadi pemukiman burung bernilai puluhan juta rupiah.
Pembangunan kini muali marak disepanjang jalan trans Sulawesi dan anehnya ada juga di zona terlarang di depan kantor Poilisi Wonomulyo (Polsek) sehingga Kepala Desa Berang dan galau karena pertanyaan warga yang datang bertubi tubi terkait HO dan rekomendasi warga tetangga.
Seperti disampaikan Kades yang juga Jurnalis Media Metro Polisi (Koran Mabes Polri) Jakarta kepada wartawan senior. Senin, 10 Juli 2017 mengatakan, ditengarai pengurusan izin mulai dari atas mungkin lewat mafia perijinan yang selama ini mengeluarkan banyak izin walet di kota Wonomulyo.
“Kini kampung kami mulai berisik akibat bunyi hasil rekaman burung yang lagi digangrungi pemilik modal besar, bukan saja warga lokal tetapi dari luar kota yang datang menanam saham di Wonomulyo dan sekitarnya.” Kata Usman Padong.
Dia katakan juga kalau pihak berkompoten tidak mampu mengatasi ini, bersama warga berencana demo ke pihak pemberi izin dan akan mengawali menyurat, mulai Camat, Polsek, Danramil, Polres, Dandim, Bupati, Kapolda, Gubernur, Mabes Polri dan kalau perlu langsung ke Presiden.
“Kita akan pertanyakan soal burung ini, apakah dilegalkan atau tidak terkait pembangunannya di wilayah pemukiman dan kalau pemerintah lebih suka burung daripada manusia, lebih baik kita kosongkan kampung karena kita jelas terusik dan terganggu.” Kata Usman Padong.
Kata Kades Campurjo, Usman Padong sejumlah pemilik ditengarai tidak memiliki izin, karena awalnya rumah tinggal bahkan ada Klinik Kesehatan juga disulap jadi pemukiman burung bernilai puluhan juta rupiah.
Pembangunan kini muali marak disepanjang jalan trans Sulawesi dan anehnya ada juga di zona terlarang di depan kantor Poilisi Wonomulyo (Polsek) sehingga Kepala Desa Berang dan galau karena pertanyaan warga yang datang bertubi tubi terkait HO dan rekomendasi warga tetangga.
Seperti disampaikan Kades yang juga Jurnalis Media Metro Polisi (Koran Mabes Polri) Jakarta kepada wartawan senior. Senin, 10 Juli 2017 mengatakan, ditengarai pengurusan izin mulai dari atas mungkin lewat mafia perijinan yang selama ini mengeluarkan banyak izin walet di kota Wonomulyo.
“Kini kampung kami mulai berisik akibat bunyi hasil rekaman burung yang lagi digangrungi pemilik modal besar, bukan saja warga lokal tetapi dari luar kota yang datang menanam saham di Wonomulyo dan sekitarnya.” Kata Usman Padong.
Dia katakan juga kalau pihak berkompoten tidak mampu mengatasi ini, bersama warga berencana demo ke pihak pemberi izin dan akan mengawali menyurat, mulai Camat, Polsek, Danramil, Polres, Dandim, Bupati, Kapolda, Gubernur, Mabes Polri dan kalau perlu langsung ke Presiden.
“Kita akan pertanyakan soal burung ini, apakah dilegalkan atau tidak terkait pembangunannya di wilayah pemukiman dan kalau pemerintah lebih suka burung daripada manusia, lebih baik kita kosongkan kampung karena kita jelas terusik dan terganggu.” Kata Usman Padong.
Laporan : Burhanuddin Haruna