 |
| HMI Datangi Kantor DPRD Polman |
POLEWALITERKINI.NET – Apa penyebab Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar geruduk kantor DPRD Polman. Ternyata mereka meminta dan menuntut pendataan subsidi listrik dikembalikan kepada warga miskin agar tepat sasaran.
BERITA TERKAIT : Selain Pajak Penerangan Jalan 10%...! HMI Harap Transparansi Pendataan Penerima Subsidi Listrik...
Pekan lalu puluhan mahasiswa HMI yang malakukan aksi demonstrasi ini mulai berunjukrasa di jalan utama Polewali beberapa perampatan jalan yang dilalui menjadi macet karena mereka menutup sebelah badan jalan.
Bahkan kelompok Mahasiswa ini juga melakukan pembakaran Ban bekas di depan Kantor DPRD Polman. Aksi ini terhenti setelah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Polman yang bertugas.
Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid beserta anggota DPRD lainnya, menerima para pendemo dan meminta agar kepala rayon PLN Polewali di hadirkan untuk menjawab langsung tuntutan mahasiswa terkait subsidi listrik.
"Kami dari HMI cabang Polman melakukan aksi damai terkait subsidi listrik yang tidak merata di masyarakat, kami juga telah melakukan komunikasi dengan pihak kementerian dalam hal ini direktur kelistrikan terkait pendataan yang dilakukan pada bulan Januari hingga Maret yang membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan." Kata Ketua HMI Polman, Fadli.
Tim yang di bentuk tersebut yang didalamnya juga ada dari PLN ternyata tidak jalan, teman-teman kemudian jalan dan menemukan masih banyak yang seharusnya menerima subsidi namun tidak mendapatkan subsidi listrik sehingga HMI Polman turun ke jalan.
Dia menjelaskan bahwa ada 3 tuntutan yang disampaikan ke Dewan, yakni pertama meminta agar presiden RI mencopot menteri ESDM saat ini, mencopot kepala rayon PLN Polewali yang dianggap tidak menjalankan perintah pusat untuk pendataan keluarga miskin, ketiga HMI meminta transparansi pajak penerangan jalan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.
Permintaan HMI untuk dapat bertemu dengan Kepala PLN rayon Polewali terpenuhi, namun pertemuan antara mahasiswa dengan pihak PLN yang difasilitasi oleh DPRD Polman tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
Dia juga menyampaikan akan kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) selaku tim yang melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
"Semua masyarakat yang memiliki kartu jaminan sosial harus mendapatkan subsidi. ini yang harus diketahui PLN." kata Fadli.
Menanggapi hal ini Kepala Rayon PLN Polewali, Kalapadang menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pendataan masyarakat mana yang layak menerima subsidi di Polman.
"Itu urusan TNP2K yang mendata. karena kami di PLN tinggal menerima data rumah tangga lewat server, yang dikirim pihak kelurahan dan desa." Ungkapnya.
BERITA TERKAIT : Selain Pajak Penerangan Jalan 10%...! HMI Harap Transparansi Pendataan Penerima Subsidi Listrik...
Pekan lalu puluhan mahasiswa HMI yang malakukan aksi demonstrasi ini mulai berunjukrasa di jalan utama Polewali beberapa perampatan jalan yang dilalui menjadi macet karena mereka menutup sebelah badan jalan.
Bahkan kelompok Mahasiswa ini juga melakukan pembakaran Ban bekas di depan Kantor DPRD Polman. Aksi ini terhenti setelah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Polman yang bertugas.
Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid beserta anggota DPRD lainnya, menerima para pendemo dan meminta agar kepala rayon PLN Polewali di hadirkan untuk menjawab langsung tuntutan mahasiswa terkait subsidi listrik.
"Kami dari HMI cabang Polman melakukan aksi damai terkait subsidi listrik yang tidak merata di masyarakat, kami juga telah melakukan komunikasi dengan pihak kementerian dalam hal ini direktur kelistrikan terkait pendataan yang dilakukan pada bulan Januari hingga Maret yang membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan." Kata Ketua HMI Polman, Fadli.
Tim yang di bentuk tersebut yang didalamnya juga ada dari PLN ternyata tidak jalan, teman-teman kemudian jalan dan menemukan masih banyak yang seharusnya menerima subsidi namun tidak mendapatkan subsidi listrik sehingga HMI Polman turun ke jalan.
Dia menjelaskan bahwa ada 3 tuntutan yang disampaikan ke Dewan, yakni pertama meminta agar presiden RI mencopot menteri ESDM saat ini, mencopot kepala rayon PLN Polewali yang dianggap tidak menjalankan perintah pusat untuk pendataan keluarga miskin, ketiga HMI meminta transparansi pajak penerangan jalan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.
Permintaan HMI untuk dapat bertemu dengan Kepala PLN rayon Polewali terpenuhi, namun pertemuan antara mahasiswa dengan pihak PLN yang difasilitasi oleh DPRD Polman tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
Dia juga menyampaikan akan kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) selaku tim yang melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
"Semua masyarakat yang memiliki kartu jaminan sosial harus mendapatkan subsidi. ini yang harus diketahui PLN." kata Fadli.
Menanggapi hal ini Kepala Rayon PLN Polewali, Kalapadang menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pendataan masyarakat mana yang layak menerima subsidi di Polman.
"Itu urusan TNP2K yang mendata. karena kami di PLN tinggal menerima data rumah tangga lewat server, yang dikirim pihak kelurahan dan desa." Ungkapnya.
Laporan : Z Ramadhana.
