 |
| Penyidik Kejati Sulselbar Resmi Menahan Wakil dan Ketua DPRD Provinsi Sulbar (Foto : Istimewa) |
POLEWALITERKINI.NET – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Mappangara, S, Sos Bin M. Dc Amrang serta Drs.H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Bin Hapati Hasan. Selasa, 11 Desember 2017 resmi ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat.
BERITA TERKAIT : KEJATI SULSELBAR : 4 TERSANGKA DUGAAN KORUPSI APBD SULBAR HARI INI KEMBALI DIPERIKSA!
Penyidik Kejati Sulselbar melakukan Penahanan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat TA 2016.
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-688/R.4/Fd.1/12/2017 dan PRINT-689/R.4/Fd.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk selama 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IA Makassar.
BERITA TERKAIT : Penyidik Kejati Sulselbar Kembali Tahan 2 Wakil Ketua DPRD Sulbar di Lapas Kelas 1 Makassar
Dalam perkara tersebut, para tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat diduga terlibat dalam praktek penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 80.000.000.000,-(Delapan Puluh Miliar Rupiah).
Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik pada hari ini merupakan wujud komitmen Kejati Sulselbar dalam mendorong percepatan penuntasan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Provinsi Sulbar TA. 2016.
BERITA TERKAIT : Harun Menunggu, 3 Terdakwa Lain Pimpinan DPRD Sulbar Sudah Divonis Bebas!
Terkait kasus ini penyidik Kejati juga akan kembali melakukan pemanggilan terhadap 2 orang tersangka lainnya yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini melalui upaya paksa.(*Istimewa).
BERITA TERKAIT : KEJATI SULSELBAR : 4 TERSANGKA DUGAAN KORUPSI APBD SULBAR HARI INI KEMBALI DIPERIKSA!
Penyidik Kejati Sulselbar melakukan Penahanan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat TA 2016.
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-688/R.4/Fd.1/12/2017 dan PRINT-689/R.4/Fd.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk selama 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IA Makassar.
BERITA TERKAIT : Penyidik Kejati Sulselbar Kembali Tahan 2 Wakil Ketua DPRD Sulbar di Lapas Kelas 1 Makassar
Dalam perkara tersebut, para tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat diduga terlibat dalam praktek penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 80.000.000.000,-(Delapan Puluh Miliar Rupiah).
Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik pada hari ini merupakan wujud komitmen Kejati Sulselbar dalam mendorong percepatan penuntasan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Provinsi Sulbar TA. 2016.
BERITA TERKAIT : Harun Menunggu, 3 Terdakwa Lain Pimpinan DPRD Sulbar Sudah Divonis Bebas!
Terkait kasus ini penyidik Kejati juga akan kembali melakukan pemanggilan terhadap 2 orang tersangka lainnya yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini melalui upaya paksa.(*Istimewa).
