 |
| KPUD Polman Gelas Apel Bersama Gerakan Coklit |
POLEWALITERKINI.NET – KPUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar apel bersama gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara serentak di Lapangan Pancasila Jalan Andi Depu, Kelurahan Pekkabata. Sabtu (20/01/2018).
Tampak hadir Komisioner KPU Sulbar, Mursalim, Komisioner KPU Polman Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Fitrinela Patonangi dan sekitar 363 orang diantaranya PPDP, PPK, PPS, Panwaslih, dan PPL.
Komisioner KPU Polman, Fitrinela di apel bersama mengatakan, hari ini adalah goresan awal yang akan menjadi sejarah buat kita semua sebagai penyelenggara pemilu dan kepada seluruh PPDP bahwa gerakan coklit serentak telah dilakukan yang merupakan gerakan nasional.
Lanjut dia, tak hanya memberikan sinyal dan semangat bagi penyelenggara dan PPDP namun terlebih penting adalah masyarakat pemilih bisa berperan aktif sehingga dari awal mereka antusias dalam coklit dengan mempersiapkan KTP elektronik dan KK yang akan jadi rujukan petugas PPDP.
"Gerakan Coklit serentak yang akan kita lakukan merupakan upaya besar dari KPU untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih menjadi semakin baik, akurat, dan valid." Jelasnya Fitrinela.
Dalam peningkatan kualitas daftar pemilih yang salah satunya ditentukan oleh kualitas proses dan hasil coklit. Gerakan coklit serentak adalah kegiatan mendatangi rumah pemilih oleh seluruh petugas PPDP yang dilakukan secara serentak pada waktu dan hari yang sama.
"Setiap PPDP diwajibkan mendatangi minimal 5 rumah di wilayah kerja masing-masing. Kami dari KPU Kabupaten Polman bersama PPK dan PPS akan menyertai PPDP dalam melakukan coklit. PPDP sebagai ujung tombak KPU dalam melakukan pemuktahiran dan pendaftaran pemilih, memiliki peran penting, mengemban tugas yang penting, yaitu melayani warga negara dalam menggunakan hak pilihnya." Ungkap Fitrinela.
Seluruh PPDP yang melaksanakan coklit sesuai apa yang didapatkan pada bimtek yang lalu. sesuai petunjuk yang ada, buku kerja akan selalu dibawa, kelengkapan dan dokumen dalam coklit harus selalu ada, jika terdapat kendala dalam proses coklit mohon segera koordinasi dengan PPS di wilayahnya, maupun jika PPS mengalami kendala segera koordinasi dan konsultasi dengan PPK. Ini semua akan berjalan secara berjenjang.
"Semoga semuanya bisa berjalan cermat, tertib, efektif dan akuntabel. Mari kita melayani hak konstitusional warga melalui coklit, mari kita datangi dari rumah ke rumah, sapa pemilih dengan ramah dan santun." Tandasnya.
Sementara itu Komisioner KPU Sulbar, Mursalim dalam amanatnya berharap semua tahapan pilkada dapat berjalan aman, damai dan bermanfaat. Kata dia, tugas yang diemban oleh KPU RI disampaikan kepada KPU Provinsi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten.
KPU Kabupaten melaksanakan tugas melalui PPK, PPS dan PPDP atas nama KPU Kabupaten.
"KPU Provinsi hanyalah sebagai terompet, apa yang disampaikan oleh KPU RI yang akan melaksanakan amanah undang-undang itu di sampaikan kepada kita semua melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi tidak melebihi dan mengurangi sifatnya hanyalah terompet menyampaikan suara, menyampaikan bunyi yang disampaikan oleh KPU RI." Ucap Mursalim.
Mursalim mengingatkan pilkada ini dapat menjadi malapetaka jika penyelenggara tidak memahami tugas dan fungsinya masing masing, sehingga masyarakat tidak percaya data pemilih yang dihasilkan oleh PPDP dan seolah-olah hasil data PPDP itu adalah titipan dari politik, dari orang-orang tertentu.
Menurutnya sekian banyak sengketa pilkada yang berakhir di MK sasarannya adalah data pemilih yang dihasilkan oleh KPU yang dinilai rekayasa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Penyelenggara jangan berposisi sebagai orang yang ikut mengsosialisasikan calon atau memenangkan salah satu calon, masing-masing punya peran dan tugasnya, kenapa? karena selama ini seolah-olah kita menganggap bahwa tugas mencoklit itu hanyalah pemerintah.
Tampak hadir Komisioner KPU Sulbar, Mursalim, Komisioner KPU Polman Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Fitrinela Patonangi dan sekitar 363 orang diantaranya PPDP, PPK, PPS, Panwaslih, dan PPL.
Komisioner KPU Polman, Fitrinela di apel bersama mengatakan, hari ini adalah goresan awal yang akan menjadi sejarah buat kita semua sebagai penyelenggara pemilu dan kepada seluruh PPDP bahwa gerakan coklit serentak telah dilakukan yang merupakan gerakan nasional.
Lanjut dia, tak hanya memberikan sinyal dan semangat bagi penyelenggara dan PPDP namun terlebih penting adalah masyarakat pemilih bisa berperan aktif sehingga dari awal mereka antusias dalam coklit dengan mempersiapkan KTP elektronik dan KK yang akan jadi rujukan petugas PPDP.
"Gerakan Coklit serentak yang akan kita lakukan merupakan upaya besar dari KPU untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih menjadi semakin baik, akurat, dan valid." Jelasnya Fitrinela.
Dalam peningkatan kualitas daftar pemilih yang salah satunya ditentukan oleh kualitas proses dan hasil coklit. Gerakan coklit serentak adalah kegiatan mendatangi rumah pemilih oleh seluruh petugas PPDP yang dilakukan secara serentak pada waktu dan hari yang sama.
"Setiap PPDP diwajibkan mendatangi minimal 5 rumah di wilayah kerja masing-masing. Kami dari KPU Kabupaten Polman bersama PPK dan PPS akan menyertai PPDP dalam melakukan coklit. PPDP sebagai ujung tombak KPU dalam melakukan pemuktahiran dan pendaftaran pemilih, memiliki peran penting, mengemban tugas yang penting, yaitu melayani warga negara dalam menggunakan hak pilihnya." Ungkap Fitrinela.
Seluruh PPDP yang melaksanakan coklit sesuai apa yang didapatkan pada bimtek yang lalu. sesuai petunjuk yang ada, buku kerja akan selalu dibawa, kelengkapan dan dokumen dalam coklit harus selalu ada, jika terdapat kendala dalam proses coklit mohon segera koordinasi dengan PPS di wilayahnya, maupun jika PPS mengalami kendala segera koordinasi dan konsultasi dengan PPK. Ini semua akan berjalan secara berjenjang.
"Semoga semuanya bisa berjalan cermat, tertib, efektif dan akuntabel. Mari kita melayani hak konstitusional warga melalui coklit, mari kita datangi dari rumah ke rumah, sapa pemilih dengan ramah dan santun." Tandasnya.
Sementara itu Komisioner KPU Sulbar, Mursalim dalam amanatnya berharap semua tahapan pilkada dapat berjalan aman, damai dan bermanfaat. Kata dia, tugas yang diemban oleh KPU RI disampaikan kepada KPU Provinsi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten.
KPU Kabupaten melaksanakan tugas melalui PPK, PPS dan PPDP atas nama KPU Kabupaten.
"KPU Provinsi hanyalah sebagai terompet, apa yang disampaikan oleh KPU RI yang akan melaksanakan amanah undang-undang itu di sampaikan kepada kita semua melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi tidak melebihi dan mengurangi sifatnya hanyalah terompet menyampaikan suara, menyampaikan bunyi yang disampaikan oleh KPU RI." Ucap Mursalim.
Mursalim mengingatkan pilkada ini dapat menjadi malapetaka jika penyelenggara tidak memahami tugas dan fungsinya masing masing, sehingga masyarakat tidak percaya data pemilih yang dihasilkan oleh PPDP dan seolah-olah hasil data PPDP itu adalah titipan dari politik, dari orang-orang tertentu.
Menurutnya sekian banyak sengketa pilkada yang berakhir di MK sasarannya adalah data pemilih yang dihasilkan oleh KPU yang dinilai rekayasa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Penyelenggara jangan berposisi sebagai orang yang ikut mengsosialisasikan calon atau memenangkan salah satu calon, masing-masing punya peran dan tugasnya, kenapa? karena selama ini seolah-olah kita menganggap bahwa tugas mencoklit itu hanyalah pemerintah.
Laporan : Z Ramadhana
