 |
| Panwaslu Polman Bersama Paslon dan Tim Deklarasi Pilkada Damai 2018 |
POLEWALITERKINI.NET – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, deklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara dalam pilkada 2018.
Kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan Pemilukada damai digelar di gedung nasional, Pantai Bahari Polman, yang dihadiri langsung calon bupati dan wakil bupati serta partai pendukung, Rabu (14/2/2018).
Dalam kesempatan itu Ketua Panwaslu Kabupaten Polman, Suaib mengatakan, dengan komitmen bersama menjadi kunci menciptakan tiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan sara dalam kampanye.
“Kesadaran berdemokrasi yang masih belum merata, terutama dikalangan bawah sehingga yang terjadi adalah yang memiliki kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri.” Kata Ketua Panwaslu Polman, Suaib.
"Tantangan proses demokrasi kita, semakin lama semakin dinamis. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas." Kata Suaib.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Panwaslu Kabupaten polman komitmen dan bertanggung jawab memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk dapat terlibat baik dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi, karena itu adalah bagian penting terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada.
"Diantara hambatan kualitas pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Dimana politik uang menjadi musuh besar kita bersama. Karena praktek ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah." Jelas Suaib.
Dia tambahkan, politik uang di dalam pilkada merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumya. Praktek bagi bagi uang maupun barang. Bentuk pemberian atau janji agar dapat mempengaruhi dengan cara tertentu pada saat pemilihan.
"Bagaimana pun juga money politik merupakan masalah yang membahayakan moral." ungkap suaib.(*Istimewa).
Kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan Pemilukada damai digelar di gedung nasional, Pantai Bahari Polman, yang dihadiri langsung calon bupati dan wakil bupati serta partai pendukung, Rabu (14/2/2018).
Dalam kesempatan itu Ketua Panwaslu Kabupaten Polman, Suaib mengatakan, dengan komitmen bersama menjadi kunci menciptakan tiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan sara dalam kampanye.
“Kesadaran berdemokrasi yang masih belum merata, terutama dikalangan bawah sehingga yang terjadi adalah yang memiliki kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri.” Kata Ketua Panwaslu Polman, Suaib.
"Tantangan proses demokrasi kita, semakin lama semakin dinamis. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas." Kata Suaib.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Panwaslu Kabupaten polman komitmen dan bertanggung jawab memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk dapat terlibat baik dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi, karena itu adalah bagian penting terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada.
"Diantara hambatan kualitas pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Dimana politik uang menjadi musuh besar kita bersama. Karena praktek ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah." Jelas Suaib.
Dia tambahkan, politik uang di dalam pilkada merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumya. Praktek bagi bagi uang maupun barang. Bentuk pemberian atau janji agar dapat mempengaruhi dengan cara tertentu pada saat pemilihan.
"Bagaimana pun juga money politik merupakan masalah yang membahayakan moral." ungkap suaib.(*Istimewa).
