 |
| Kiri, Mahadiana Djabbar dan Najib Wildan |
 |
Diketahui Kabupaten Polman tahun ini mendapatkan kuota program bedah rumah sekira 1200 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersumber dari APBD, APBN maupun bantuan luar negeri dari bank dunia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, data harga material seperti pasir pada tahun 2017 lalu harganya Rp. 275.000 untuk satu truknya sementara di tahun 2018 tahun ini harga pasir untuk program BSPS ini mengalami lonjakan yakni Rp. 330.000.
Sementara untuk satu truk timbunan dari Rp. 150.000 naik menjadi Rp.170.000, kemudian batu pondasi dari harga Rp. 550.000 naik menjadi Rp. 650.000 begitupun dengan material lainnya juga mengalami lonjakan harga yang drastis.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Pertanahan dan Pemukiman Pemkab Polman, Mahadiana Djabbar saat ditemui diruangannya menjelaskan, mekanisme penetapan harga material BSPS adalah wewenang tim pelaksana lapangan yang memproses.
Di dalam kemudian lanjutnya dibantu oleh Lurah, begitupun penentuan siapa suplayer pengadaan material bangunan dilakukan oleh kelompok yang dibentuk masyarakat penerima manfaat.
"Jadi masyarakat lah yang menentukan itu suplayer yang kita undang, dimana mereka mau belanja karena ini adalah uang mereka sebagai penerima manfaat, jadi disitu ada kesepakatan." Ujarnya, Jumat 14 Juli 2018.
Menurut Mahadiana, Dinas Perumahan tidak terlibat dalam penentuan harga material karena tugasnya hanya sekadar mendampingi sebab bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pihaknya tak ingin terjerat.
“Kita hanya mendampingi, mengarahkan, sosialisasi dan mendata itu pun mendata harus sepengetahuan dengan lurah atau desa karena mereka yang lebih tahu masyarakatnya." Kata Mahadiana.
Lebih lanjut, Mahadiana mengungkapkan masyarakat penerima manfaatlah yang menentukan dimana mereka akan beli bahan material, dan pihaknya tidak berani tentukan.
"Itulah saya bilang harusnya suplayer ditanya kenapa mahal harganya. Karena ada kesepakatan disitu." Terang Mahadiana.
Sebab itu, Mahadiana sudah menekankan ke Kepala bidangnya untuk tidak melakukan intervensi karena program ini peruntukannya untuk MBR.
"Jelas kami tekankan ke Kabidnya dulu, jaga ini kepercayaan apalagi MBR jangan berani, ini BSPS banyak yang mau." Tutur mantan Camat Matakali ini.
Ditempat terpisah, Kepala Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Najib Wildan merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan program bantuan BSPS tahun ini mengatakan, bahwa ada 30 orang warganya yang mendapatkan program bantuan BSPS namun terkait dengan harga material bangunan ia mengaku tidak terlalu mencampurinya.
"Dari 30 warga penerima manfaat 3 orang sebagai Ketua untuk mewakili masing-masing sepuluh orang yang turun melakukan survei harga tapi untuk perbandingan harga saya tidak campuri justru kita lakukan pengawasan materialnya apakah sudah ada sesuai dengan kebutuhannya." Kata Najib Wildan.
Lanjut Nabil, untuk perbandingan harga material dirinya juga tidak punya patokan karena baru tahun ini Kelurahan Pekkabata dapat program BSPS.
"Tahun kemarin kan pekkabata tidak dapat nanti tahun ini baru masuk BSPS." Singkatnya.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Fasilitator BSPS Polman, Abdul Malik membenarkan adanya kenaikan harga material bangunan bedah rumah, lantaran suplayer mengeluhkan harga material yang juga naik di pasaran sementara harga di rancangan anggaran biaya (RAB) masih tetap.
"Inikan material di utang, dan pengantarannya juga butuh biaya." Ujar Koordinator Fasilitator BSPS Sumber Anggaran APBD Polman, Abdul Malik.
Sementara salah seorang penerima manfaat BSPS di kecamatan polewali minta namanya tidak disebutkan mengatakan, daftar harga yang dibagikan ketua kelompok dari fasilitator cukup tinggi sementara masih banyak toko menjual murah.
“Itu mi saya tidak tahu pak, yang jelas kita ini menerima. Sebelumnya fasilitator bersama ketua kelompok katanya melihat toko, kita tidak tahu itu. Yang jelas harga toko jauh dibawah dari daftar harga.” Kata penerima manfaat.
Laporan : Z Ramadhana
