 |
| Kiri, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar |
POLEWALITERKINI.NET - Rencana kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat galau Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.
Bagaimana tidak sambung Ibrahim, warga Polman yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak yang menunggak iuran dengan tarif yang berlaku sekarang terlebih jika sudah dinaikkan.
"Ini saja yang ada sekarang masih banyak yang menunggak, apalagi naiknya nanti sangat lumayan." Kata Bupati 2 periode saat ditemui di kantor Bapenda Polman. Selasa, 03 September 2019.
Menurut Ibrahim, sudah beberapa kali diadakan rapat di Jakarta yang intens meminta supaya jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dikembalikan seperti jaman dulu saat masih berlakunya program Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Lebih bagus begitu, karena sebenarnya saya tidak setuju dengan kenaikan BPJS tapi kalau sudah itu aturan pusat mau apalagi kita disini." Ujar Andi Ibrahim Masdar.
Lanjut Bupati, persoalan naiknya iuran JKN lantaran iuran peserta yang terkumpul harus dikirim dulu ke Jakarta sebelum dikirim kembali lagi ke daerah.
"Itu BPJS bagamaina bisa bayarkan karena gajinya pegawai BPJS tinggi tinggi, jadi berapa uang rakyat di sana." Jelas Andi Ibrahim.
Dia menambahkan, apabila prosesnya dipangkas masing masing kabupaten bayar sendiri jaminan kesehatan, maka akan memudahkan pemerintah daerah mengontrol warganya.
"Kayak Jamkesda dulu, selesai ini barang kenapa harus dibuat berbelit belit harus ke pusat dulu." Ungkap Andi Ibrahim Masdar.
Selain itu, Kata dia, dengan naiknya iuran BPJS kesehatan bukannya mensejahterakan justru malah menyusahkan masyarakat.
"Jadi bagusnya kalau mau tidak ada tunggakan kembalikan saja ke daerah masing masing, karena kalau iuran naik justru menyusahkan." Ucap Andi Ibrahim Masdar.
Bagaimana tidak sambung Ibrahim, warga Polman yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak yang menunggak iuran dengan tarif yang berlaku sekarang terlebih jika sudah dinaikkan.
"Ini saja yang ada sekarang masih banyak yang menunggak, apalagi naiknya nanti sangat lumayan." Kata Bupati 2 periode saat ditemui di kantor Bapenda Polman. Selasa, 03 September 2019.
Menurut Ibrahim, sudah beberapa kali diadakan rapat di Jakarta yang intens meminta supaya jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dikembalikan seperti jaman dulu saat masih berlakunya program Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Lebih bagus begitu, karena sebenarnya saya tidak setuju dengan kenaikan BPJS tapi kalau sudah itu aturan pusat mau apalagi kita disini." Ujar Andi Ibrahim Masdar.
Lanjut Bupati, persoalan naiknya iuran JKN lantaran iuran peserta yang terkumpul harus dikirim dulu ke Jakarta sebelum dikirim kembali lagi ke daerah.
"Itu BPJS bagamaina bisa bayarkan karena gajinya pegawai BPJS tinggi tinggi, jadi berapa uang rakyat di sana." Jelas Andi Ibrahim.
Dia menambahkan, apabila prosesnya dipangkas masing masing kabupaten bayar sendiri jaminan kesehatan, maka akan memudahkan pemerintah daerah mengontrol warganya.
"Kayak Jamkesda dulu, selesai ini barang kenapa harus dibuat berbelit belit harus ke pusat dulu." Ungkap Andi Ibrahim Masdar.
Selain itu, Kata dia, dengan naiknya iuran BPJS kesehatan bukannya mensejahterakan justru malah menyusahkan masyarakat.
"Jadi bagusnya kalau mau tidak ada tunggakan kembalikan saja ke daerah masing masing, karena kalau iuran naik justru menyusahkan." Ucap Andi Ibrahim Masdar.
Laporan : Achmad Gazali
