 |
| Dosen Hukum Fisip Unasman, Nur Fitrah (Foto : Nasi/Istimewa). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Akademisi Dosen Hukum di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Nur Fitrah. Menilai putusan MA (Mahkamah Agung) yang mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), atas pasal 11 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023. Dimana MA RI, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, untuk mencabut ketentuan itu. Tentang jeda mantan narapidana kasus korupsi yang ikut dalam kontestasi Pemilu.
Tentunya sejalan dengan diinginkan masyarakat. Bahwa dengan mencabut PKPU yang membuka peluang bagi eks terpidana kasus korupsi maju sebagai anggota legislatif (Caleg) akan memberikan efek jera kepada si eks terpidana.
"Putusan MA tentang tidak memperbolehkan mantan terpidana korupsi, menjadi Caleg. Untuk memberikan efek jera, untuk tidak korupsi." Ungkapnya.
Disebutkan Dosen hukum Unasman. Dari kajian akademisi di ilmu hukum, menilai bahwa ketentuan MA memiliki dasar pertimbangan hukum yang kuat.
MA memastikan bahwa pencabutan peraturan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Juga dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya termasuk dampaknya terhadap proses Pemilu dan kebijakan publik secara keseluruhan.
"Secara akademisi melihatnya pengajuan permohonan uji materi peraturan tersebut dari ICW, PERLUDEM Abraham Samad dan Saut Situmorang. Dengan pertimbangan hukum yang kuat." Jelasnya.
Ditambahkan Dosen Hukum Unasman. Sebagai pihak dari akademisi akan mendorong mahasiswa untuk ikut mengkaji kasus ini dengan seksama dan memahami argumen yang di ajukan oleh semua pihak yang terlibat. Ini akan membantu mengembangkan kemampuan analisis hukum yang lebih baik bagi mahasiswa tentang proses hukum di Negara kita.
"Saya mendorong para mahasiswa ikut mengkaji putusan MA tersebut, untuk membantu mengembangkan kemampuan analisis hukum lebih baik." Tegasnya.
Laporan : Nadi
