 |
| Jurnalis bersama Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, berkomitmen kawal Politisasi Sara dan Hoax dalam pengawasan partisipatif pemilu 2024. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Jurnalis dari sejumlah media massa di Kabupaten Polewali Mandar bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar, menyatakan berkomitmen mengawal politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (Sara) dan berita bohong atau Hoax pada Pemilu 2024. Demi sukses penyelenggaran Pemilu 2024 dan terjaganya kondusifitas Kabupaten Polewali Mandar.
Demikian pernyataan deklarasi jurnalis Kabupaten Polewali Mandar, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema peran media dalam mengawal politisasi Sara dan berita Hoax.
Kegiatan ini terlaksana Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Di Cafe Naichi dan Resto, jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Senin, 11 Desember 2023.
Dalam kegiatan tersebut, menghadirkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Barat, Asnawi. Sebagai pemateri yang membahas peran media dalam mengawal politisasi Sara dan berita Hoax.
Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Barat, Asnawi, menyampaikan. Politisi Sara, merupakan strategi para aktor-aktor politik. Sering digunakan untuk memenangkan kompotensi konstentasi Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Karena kultur masyarakat setiap daerah berbeda-beda, sehingga politisasi Sara dapat dengan mudah mempengaruhi lapisan masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik bagi peserta Pemilu atau Pilkada.
 |
| Jurnalis bersama Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, berkomitmen kawal Politisasi Sara dan Hoax dalam pengawasan partisipatif pemilu 2024. (Foto : Nadi). |
Perilaku politisasi Sara, menjadi peran media masa untuk mampu netralkan. Dengan berita secara obyektif, berdasarkan fakta sebenarnya.
"Politisasi Sara, selalu muncul setiap konsensi Pemilu. Karena isu-isu Sara di setiap daerah memiliki basis, yang menentukan keberpihakan pada peserta Pemilu. Namun berbahaya bagi demokrasi, karena dapat menimbulkan konflik. Untuk itulah peran media dibutuhkan mengawalnya dengan beritakan yang sebenarnya." Ujarnya.
Dijelaskan Direktur Walhi Sulawesi Barat. Untuk mengantisipasi politisasi Sara di Pemilu 2024, semua pihak harus terus melakukan pendidikan politik kepada semua lapisan masyarakat. Agar masyarakat memiliki kesadaran politik dalam menentukan pilihnya. Bukan semata hanya kepetingan sesaat.
"Ke Depan media, Bawaslu dan pihak lain, terus melakukan edukasi pendidikan politik yang baik. Agar politisasi Sara tidak digunakan." Sebutnya.
Dilanjutkan Ketua Walhi Sulawesi Barat. Terkait berita bohong atau Hoax, yang disebarkan para politisi untuk menyerang lawan politiknya menggunakan media sosial, perlu pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Sesuai regulasi yang ada. Sementara media masa tetap harus taat kode etik jurnalis yang ditetap dalam Undang-Undang Pers.
"Terkait berita hoax yang disebarkan di media sosial, oleh para politisi perlu pengawasan Kemkominfo. Sesuai dengan regulasi yang ada." Paparnya.
 |
| Jurnalis bersama Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, berkomitmen kawal Politisasi Sara dan Hoax dalam pengawasan partisipatif pemilu 2024. (Foto : Nadi). |
Sementara itu Kordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Adi Suratman, menyatakan. kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya dan baru hari ini dapat dilaksanakan.
Dengan tujuan untuk menyamakan persepsi untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan kaitannya dengan Kampanye yang terlihat di lapangan ataupun yang melalui media.
"Melalui sahabat media diharapkan jadi benteng melawan informasi berita hoax. Bawaslu melibatkan media sebagai mitra partisipatif pengawasan Pemilu, mengingat Bawaslu memiliki keterbatasan personil dalam pengawasan Pemilu 2024." Tegasnya.
Disampaikan Kordinator Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Keterlibatan media dalam proses pengawasan diharapkan dapat mensukseskan jalannya Pemilu.
Utamanya pengawasan ujaran kebencian dan berita Hoax dalam proses kampanye Pemilu, yang menyebar secara masif dapat ditangkal. Dan sengaja memilih Cafe untuk menjadi tempat bahasan agar sedikit rileks.
"Keterlibatan media dalam pengawasan partisipatif Pemilu untuk lebih sukses pemilu. Agar politisasi ujaran kebencian dan hoax dapat ditangkal semua. Dan Cafe sebagai tempat pembahasan agar rileks suasananya." Tuturnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Polewali Mandar, Harianto, mengatakan. Terhitung 61 hari kita menuju pesta demokrasi dan pada tahapan kampanye ini adalah tahapan sangat krusial, yang perlu peran media untuk ikut melakukan pengawasan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, melibatkan para media dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.
"Media selaku kontrol wacana bagian dari masyarakat sipil yang berpihak pada kebenaran, banyak informasi hoax yang beredar di medsos kita harap peran media untuk mengawal demokrasi secara bersama-sama agar berjalan sesuai yang diharapkan." Ujarnya
Ditambahkan Ketua Bawaslu Polewali Mandar. Beberapa poin kesepakatan diskusi hari ini dengan teman-teman jurnalis, dituangkan dalam berita acara terkait melawan politisasi Sara dan hoax. Poin kesepakatan menjadi komitmen media dalam mengawal proses demokrasi Pemilu.
"Komitmen kesepakatan diskusi teman jurnalis pengawasan pemilu partisipatif akan menjadi kekuatan mengawal pemilu yang lebih baik." Jelasnya.
Laporan : Nadi
