 |
| Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar dan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto. Menandatangani NPHD Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar, sebesar Rp. 39 Miliar Rupiah. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Bupati Polewali, Andi Ibrahim Masdar, bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Polewali Mandar, sebesar Rp. 39 Miliar Rupiah di Kantin Harmoni Halaman Kantor Bupati Polewali Mandar. Kamis, 30 November 2023.
Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, menyatakan. Sudah menjadi kepastian dan ketentuan untuk memberikan dana hibah kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar, untuk melaksanakan Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar.
Dimana baru hari ini, diakhir November 2023 dapat melakukan penandatanganan NPHD Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, karena selama ini sangat sibuk melaksanakan tugas roda pemerintahan.
Alasan ini lantaran Wakil Bupati Polewali Mandar, tak menjabat lagi karena diberhentikan, menyusul maju sebagai calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kewajiban Pemda Kabupaten Polewali Mandar, untuk memberikan dana hibah Pilkada kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar. Hanya baru ada waktu untuk menandatangani NPHD, sebab dirinya sangat sibuk bekerja melaksanakan tugas-tugas Pemerintah. Apalagi tidak ada Wakil Bupati masuk menjadi Caleg dan Sekretaris Daerah juga sibuk." Katanya.
Disebutkan Bupati Kabupaten Polewali Mandar. keterlambatan penandatanganan NPHD Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, bukan sengaja diperlambat. Disebabkan tarik menarik terkait jumlah anggaran yang dialokasikan kepada KPU kabupaten Polewali.
Namun waktu untuk bertemu baru pada hari ini. Sehingga KPUD Kabupaten Polewali Mandar, diharapkan tidak berkecil hati dan memaklumi kesibukan saya sebagai Bupati Kabupaten Polewali Mandar di.sisa sebulan jabatannya. Dan ini tidak menjadi alasan mendapat panggilan dari Kementerian Dalam Negeri, akibat belum adanya NPHD Pilkada hingga memasuki Desember 2023.
"Bukan saya sengaja memperlambat tandatangan NPHD Pilkada, disebakan tarik menarik kesepakatan jumlah anggaran yang diberikan. Namun semata kesibukan dengan banyak kegiatan disisa sebulan pemerintahan saya berakhir." Harapnya.
Dipaparkan Bupati Polewali Mandar, dua periode. Untuk percepat penentuan jumlah anggaran Pilkada Polewali Mandar, pihaknya dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan KPUD Kabupaten Polewali Mandar, dalam bulan ini. Terus melakukan pertemuan membahas anggaran Pilkada Kabupaten Polewali Mandar,
Sehingga menyepakati jumlah anggaran Rp. 39 Miliar Rupiah dari Rp. 49 Miliar Rupiah yang diusulkan KPU Kabupaten Polewali Mandar, ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
"Bukan saya sengaja memperlambat penandatanganan Pilkada Polewali Mandar. Memang pembahasan anggaran dari tim Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan tim dari KPUD Kabupaten Polewali Mandar, saling berebut dalam setiap pos mata anggaran." Tegasnya.
Dijelaskan Mantan Ketua Kwarda Pramuka Sulawesi Barat, dalam memutuskan anggaran Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan secara sangat teliti setiap item pos anggaran Pilkada. Akhirnya sepakat kedua belah pihak dengan jumlah anggaran Rp. 39 Miliar Rupiah. Kesempatan jumlah Rp. 39 Miliar Rupiah, merupakan keyakinan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk terlaksananya Pilkada Serentak Polewali Mandar.
"Setiap pos item anggaran sudah direvisi, dilihat satu persatu yang akhirnya sepakat diangkat Rp. 39 Miliar Rupiah. Kita (Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar-red) tidak mau Pilkada Polewali Mandar gagal." Jelasnya.
Dipaparkan Mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia Sulawesi Barat. Pembahasan anggaran Pilkada Polewali Mandar, sudah dipastikan cukup membiayai seluruh tahapan Pilkada yang baru dimulai pada Desember 2023 ini.
Sebab jika Rp. 39 Miliar Rupiah tidak mencukupi, pasti Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, akan menambah anggaran di atas dari anggaran telah disepakati. Demi tetap berjalannya Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar di 2024 mendatang.
"Jika memang angka Rp. 39 Miliar Rupiah tidak cukup, dari Rp. 49 Miliar Rupiah yang diminta KPU Kabupaten Polewali Mandar. Dan memungkinkan bisa ditambah, maka pastilah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menambahnya, demi kepetingan orang banyak." Ungkapnya.
Dilanjutkan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Meskipun sudah ditetapkan anggaran Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, tidak menentu kemudian ada tambahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Jika dalam perjalan tahapan Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, membutuhkan anggaran tambahan. Namun yang terpenting adanya kesepakatan anggaran, yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pilkada. Karena uangnya baru disediakan.
"Sebenarnya yang paling penting adami dulu anggaran yang jelas dapat digunakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, untuk memulai tahapan Pilkada. Apalagi tahapannya belum berjalan uangnya belum ada. Jadi dilihat perkembangan, yang titiknya tidak mau gagal melaksanakan Pilkada, yang mengindikasi dirinya gagal jadi Bupati Polewali Mandar." Paparnya.
Ditegaskan Mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat. Perhitungan jumlah anggaran Pilkada Polewali Mandar, dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Didasari beberapa pertimbangan yang berbeda dengan KPU Kabupaten Polewali Mandar, diantara berdasarkan jumlah pemilih, jumlah tempat pemungutan suara sekarang dan lamanya tahapan ke tahapan berikutnya.
Sehingga adanya perubahan anggaran yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan anggaran. Apalagi harga barang untuk kebutuhan logistik sekarang sudah naik, menyebabkan adanya juga kenaikan biaya.
"Tim Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan tim KPUD Kabupaten Polewali Mandar, tidak langsung saling menawarkan jumlah total anggaran. Tetapi ada perbedaan perhitungan didasari pada beberapa item pembahasan anggaran diantarnya jumlah pemilih, jumlah TPS, lama proses tahapan ke tahapan berikutnya. Termasuk harga barang naik." Bebernya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto, mengatakan, sangat bersyukur telah ditandatangani NPHD Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, hari ini. Membuatnya jajaran KPU Kabupaten Polewali Mandar, siap melaksanakan Pilkada Serentak direncanakan pada September 2024 mendatang.
Anggaran Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, sebesar Rp. 39 Miliar Rupiah, nantinya dibagi dalam tahapan pencairan. Yakni 40 persen tahapan pertama dan 60 persen tahapan kedua.
"Alhamdulillah sudah ditandatangani NPHD Pilkada Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga kami dijajaran KPU Kabupaten Polewali Mandar. Menyatakan siap melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Polewali Mandar. Nantinya dana awal yang dicairkan 40 persen kemudian dicairkan 60 persen." Sebutnya.
Dinyatakan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar. Item anggaran terbesar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, adalah honorarium pada panitia badan adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara. Menyampai anggaran Rp. 20 Miliar Rupiah lebih. Sehingga Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Polewali Mandar diusulkan Rp. 49 Miliar Rupiah.
"Item anggaran terbanyak Pilkada Kabupaten Polewali Mandar pada honorarium Panitia adhoc dari beberapa item anggaran Pilkada Kabupaten Polewali Mandar." Bebernya
Ditegaskan Ketua KPUD Polewali Mandar. Jika dulu di Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, anggaranya Rp. 28 Miliar Rupiah. Dimana Pilkada mendatang mengalami kenaikan signifikan, dengan kenaikan dua kali lipat.
Dimana Pilkada tahun 2018, PPS hanya honornya Rp. 750.000 Ribu rupiah per bulan, sekarang sudah Rp. 1.500.000 Ribu Rupiah per bulanya. Sesuai ketentuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
"Kenaikan anggaran Pilkada 2024 mendatang, mengalami kenaikan dua kali lipat. Dari Pilkada tahun 2018, karena harus mengikuti aturan sebagaimana ketentuan Kementerian Keuangan." Ungkapnya.
Dibeberkan Ketua KPUD Kabupaten Polewali Mandar. Untuk logistik Pilkada, diantaranya Surat Suara Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, ditangani sendiri KPU Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Surat Suara Pilkada Provinsi Sulawesi Barat ditangani KPU Provinsi Sulawesi Barat dan ada beberapa logistik ditangani bersama. Dimana anggaran logistik Pilkada Rp. 2 Miliar Rupiah.
"Untuk logistik Pilkada terbagi dua, ada ditangani KPUD Kabupaten Polewali Mandar dan ditangani KPU Provinsi Sulawesi Barat. Seperti Surat Suara Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, kalau Surat Suara Pilkada Sulawesi Barat ditangani KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan logistik sama-sama ditangani." Tuturnya.
Diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar. Anggaran Rp. 39 Miliar Rupiah Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, dinilai sudah cukup untuk membiayai semua tahapan Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, sementara berjalan. Dan anggaran yang disepakati memang sudah anggaran terbesar, karena jumlah pemilih terbanyak di Sulawesi Barat berada di Kabupaten Polewali Mandar.
"Anggaran Rp. 39 Miliar Rupiah sudah dinilai cukup untuk membiayai tahapan Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, sementara berjalan." Jelasnya.
Ditambahkan Ketua KPUD Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Undang-Undang sebelumnya Pilkada Serentak dilaksanakan di Oktober 2024, namun hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, menyepakati memajukan ke September 2024.
"DPR RI, bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU Ri dan Bawaslu RI. Telah sepakat memajukan Pilkada Serentak pada September 2024. Sehingga tahapan Pilkada Serentak sudah berjalan." Tandasnya.
Laporan : Nadi
