 |
| HMI Cabang Polman unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Polman, menuntut kejelasan kasus Covid-19. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman).
Kembali melakukan unjuk rasa di sejumlah tempat. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman, untuk menuntaskan dugaan korupsi kasus Covid-19 Kabupaten Polman. Kamis, 02 Mei 2024.
Unjuk rasa HMI Cabang Polman, diawali Jalan trans sulawesi depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman.
Mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas di jalan dan berorasi bergantian menyampaikan beberapa tuntutannya.
Diantaranya meminta kejelasan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman, dalam penanganan kasus dugaan korupsi Covid-19.
Koordinator Lapangan, Adam menyebutkan, unjuk rasa yang dilakukan kader Hijau Hitam, untuk menuntut dan mendesak aparat hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman.
Menuntaskan kasus dugaan kasus covid-19. Karena adanya kerugian negara yang terjadi. Serta menuntut tuntaskan ada dugaan korupsi dan permainan pengadaan pakaian hansip.
"Kami datang di sini untuk menutut aparat hukum memberikan kejelasan dan berani mengusut ada dugaan korupsi dalam kasus covid-19 dan dugaan korupsi pengadaan pakaian hansip." Tuturnya.
Setelah berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman, mereka kemudian bergeser berunjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Polman.
Massa HMI pun kembali melakukan pembakaran ban bekas dan berorasi menyampaikan tuntutannya diantaranya tuntaskan persoalan sampah.
Kemudian meminta evaluasi dinas pendidikan yang memiliki hutang terhadap rekanan dan lakukan evaluasi menjamurnya ritel modern di Kabupaten Polman.
Salah seorang orator pengunjuk rasa, menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Polman, diwajibkan untuk bekerja secara maksimal dalam menangani sejumlah permasalahan yang terjadi.
Dan tidak membiarkan permasalah terus berlarut-larut, seperti persoalan sampah. Jika tidak mampu menyelesaikan lebih baik mundur dari jabatannya.
Pemerintah harus memberikan gaji pokok sukarelawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajja Andi Depu Polewali dan menginventaris seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Polman serta publikasi penggunaan dana CSR.
"Pj Bupati Polman, harus berani mengambil sikap menuntaskan persoalan sampah yang terjadi. Agar tidak meresahkan masyarakat." Tegasnya.
Meski melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Polman, namun tidak dapat bertemu dengan Pj Bupati. Sehingga pengunjuk rasa membubarkan diri.
HMI Cabang Polman juga berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman.
Mereka menuntut beri keadilan petani serta menjaga harga gabah dan suplai pupuk dan periksa dokumen LKPJ bupati yang diduga fiktif.
Laporan : Nadi
