 |
| RDP soal kasus pengadaan alat kesehatan antropometri di kantor DPRD Polman. Selain Temuan BPK, Alat Timbangan dan Alat Ukur Tinggi Badan Anak ini disorot. (Foto : Nasi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Pengadaan timbangan anak dan alat ukur tinggi badan anak Dinas Kesehatan (Dinkes) Polewali Mandar (Polman) tahun 2023 menuai sorotan.
Pasalnya, sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Polman mengeluh lantaran alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi.
Selain itu, pengadaan alat ini masuk dalam salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akibatnya, alat pengukur tinggi badan anak atau antropometri ini tidak bisa difungsikan oleh sejumlah Puskesmas di Kabupaten Polman.
Sejumlah perwakilan puskesmas mengungkapkan, bahwa alat ini belum bisa digunakan karena ada arahan dari Dinkes Polman agar alat tersebut tidak digunakan sementara waktu karena hal ini menjadi salah satu temuan BPK.
Kepala Puskesmas Matakali, Muh Syarif mengungkapkan, alat antropometri yang bermasalah itu yaitu jenis roket, sebab antropometri ini sistim digital dalam bentuk modern yang tidak standar.
"Kalau ditanya itu bisa digunakan di seluruh puskesmas, jawabannya tidak bisa, karena bukan manual." Jelasnya. Senin, 17 Juni 2024.
Selaku ahli gizi, Syarif menjelaskan, pengadaan antropometri ini tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga antropometri ini tidak bisa digunakan untuk mengukur status gizi anak.
"Ketika alat ini digunakan dengan metode anatomi antropometri berdiri maka roketnya tidak akan kena pada sisi tengah kepala, roketnya akan kena bagian ujung kepala sehingga hasil data antropometri menggunakan alat ini akan bias sampai beberapa centimeter dan berdampak pada status gizi anak." Bebernya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Puskesmas Alu, Jois, menurutnya karena banyaknya angka stunting di Polman sejak beberapa tahun belakangan, maka puskesmas dan staf ahli gizi puskesmas mengusulkan pengadaan alat antropometri di Dinkes Polman.
"Tapi alat ukurnya yang datang tidak sesuai dengan standar." Tuturnya.
Pejabat Pembuat Komitmen.(PPK) pengadaan antropometri tersebut, Muh Sukri menyampaikan, pengadaan antropometri ini berdasarkan usulan puskesmas yang masuk ke Dinkes Polman.
Sebab itu, para petugas puskesmas akan diberikan pelatihan terkait penggunaan antropometri tersebut.
"Terkait alat ini saya sudah sampaikan kepada beberapa Kepala Puskesmas bahwa kami dari bidang perencanaan bersedia dipanggil untuk pengoperasian alat ini silahkan dikumpul kadernya kami datang." Harapnya.
Sukri menjelaskan tidak semua alat antropometri ini adalah pengadaan Dinkes, tapi juga ada alat antropometri pengadaan hibah Kemenkes.
"Januari tahun ini ada datang alat hibah Kemenkes, tapi alatnya sama atau tidak saya tdk tahu, karena ada pengelolanya." Bebernya.
Terpisah, Kepala Dinkes Polman dr. Mustaman menuturkan, salah satu temuan BPK di Dinkes Polman, yakni pengadaan alat antropometri tersebut.
Sehingga pemegang program pengadaan antropometri meminta agar alat itu tidak dipakai dulu karena harus diganti.
"Kemarin pengadaan alat ini pra temuan BPK, olehnya itu alat ini wajib diganti." Ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Amperak Arwin Harianto mengatakan, pengadaan antropometri ini dipertanyakan kualitas dan spesifikasinya.
Olehnya ia mendesak DPRD Polman untuk memanggil Dinkes Polman karena pengadaan alat ini banyak menghabiskan anggaran namun tidak dapat digunakan.
"Itu berarti pengadaan alat ini hanya membuang-buang anggaran saja." Ungkapnya. Rabu, 19 Juni 2024.
Arwin menambahkan, tujuan alat ini diadakan untuk mengurangi kasus stunting di wilayah Polman, pengadaannya pun memang diusulkan puskesmas untuk mengukur status gizi anak.
"Tujuannya agar stunting bisa berkurang di Polman tetapi alat yang diadakan tidak sesuai SOP, seperti yang di sampaikan salah satu ahli gizi dari Dinkes sendiri." Kesalnya.
Laporan : Ag/Nd/Suk.
