 |
| PMII IAI DDI Polewali Mandar, berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Menutut Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perbaiki tata kelola keuangan daerah. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Massa Mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Institut Agama Islam (IAI) DDI Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Berunjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Polman, jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Mendesak Pemerintah Kabupaten Polman, memperbaiki tata kelola keuangan daerah Kabupaten Polman. Kamis, 12 Desember 2024.
Kordinator Lapangan unjuk Rasa, Akmal, dalam orasinya menyebutkan, Kabupaten Polman, di akhir tahun 2024. Mendapat banyak kejutan-kejutan akhir tahun yang biasanya dirayakan dengan kebahagiaan malah justru dirayakan dengan penuh ratapan dan tangisan.
Dengan banyaknya masalah yang terjadi di Kabupaten Polman, saat ini memberi citra buruk pada masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Polman.
Sejumlah kekacauan terjadi pada tata kelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Polman dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajja Andi Depu, Kabupaten Polman.
Beberapa waktu lalu terdengar kabar salah satu pihak dari Pemerintah Kabupaten Polman, membuka suara terkait pengelolaan keuangan di pemerintah yang sarat akan kepentingan pribadi.
Akibatnya Pemerintah Kabupaten Polman, mengalami utang piutang yang sampai saat ini belum juga terbayarkan. Belum lagi kasus pegawai yang belum menerima upah akibat tata kelola keuangan yang carut marut ini.
"Pemerintah Kabupaten Polman, membuka suara terkait pengelolaan keuangan di pemerintah yang sarat akan kepentingan pribadi. Akibatnya Pemerintah Kabupaten Polman, mengalami utang piutang yang sampai saat ini belum juga terbayarkan." Tuturnya.
Ditegaskan Kordinator Lapangan Pengunjuk Rasa, kasus terjadi di RSUD Hajja Andi Depu, dimana pembelanjaan terkait alat kesehatan dan juga obat-obatan yang tidak sesuai dengan akreditasi.
Banyaknya keluhan terjadi pada pegawai akibat gaji yang belum juga terbayarkan. Sekelumit masalah inilah yang kemudian menggerakkan sahabat-sahabat dari PMII IAI DDI Kabupaten Polman, untuk mengevaluasi dan memberikan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Polman dan juga RSUD Hajja Andi Depu.
Mereka mesti kembali meninjau dan menyelesaikan berbagai masalah yang sudah ada dan masalah yang beliau ciptakan. Dan menganggap dengan sejumlah permasalahan yang muncul selama masa kepemipinan Pj Bupati Kabupaten Polman.
 |
| PMII IAI DDI Polewali Mandar, berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Menutut Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perbaiki tata kelola keuangan daerah. (Foto : Nadi). |
Menilai ada beberapa aspek yang perlu di evaluasi dan diperbaiki demi terwujudnya pemerintahan yang melayani masyarakat, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Sehingga menuntut segera copot Direktur RSUD Hajja Andi Depu Kabupaten Polman, usut tuntas kasus Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polman dan RSUD Hajja Andi Depu. Tuntaskan Utang Piutang Pemerintah Kabupaten Polman dan copot oknum yang terlibat.
"Kami menuntut segera copot Direktur RUSD Hajja Andi Depu Kabupaten Polman. Usut tuntas kasus Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polman dan RSUD Hajja Andi Depu. Tuntaskan Utang Piutang Pemerintah Kabupaten Polman dan copot oknum yang terlibat." Tegasnya.
Dilanjutkan Kordinator Lapangan Pengunjuk Rasa. PMII IAI DDI, percaya tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud jika prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat ditegakkan.
Oleh karena itu. PMII IAI DDI Kabupaten Polman, mendesak agar tuntutannya segera dipenuhi, sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Jika tuntutannya tidak diindahkan, maka akan terus melakukan aksi dari berbagai langkah advokasi untuk memastikan perubahan yang diharapkan tercapai demi kemajuan bersama.
"Tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud jika prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat ditegakkan oleh karena itu. PMII IAI DDI Kabupaten Polman, mendesak agar tuntutannya segera dipenuhi." Ucapnya.
Setelah berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Polman, perwakilan berunjuk rasa kemudian berdialog dengan Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, I Nengah Sumadana. Di dalam kantor Bupati Kabupaten Polman.
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, I Nengah Sumadana, menyebutkan, masyarakat sangat penting untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Pihaknya berharap aksi yang dilakukan dapat memberikan dampak kepada pejabat untuk terus membangun komitmen tata kelola yang bersih dan melayani.
Terkait hutang daerah, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2023 terdapat hutang dengan total Rp. 104 Milliar, khusus utang Pemerintah Kabupaten Polman sebesar Rp. 69 Milliar. BLUD Rp. 28 Milliar, sudah selesai 10,5 Milliar. Alokasi Dana Desa 9,2. Hutang Rp. 40 Milliar kepada rekanan sisa Rp. 9 Milliar.
"Pihaknya berharap aksi yang dilakukan dapat memberikan dampak kepada pejabat untuk terus membangun komitmen tata kelola yang bersih dan melayani." Katanya.
 |
| PMII IAI DDI Polewali Mandar, berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Menutut Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perbaiki tata kelola keuangan daerah. (Foto : Nadi). |
Disampaikan Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Polman. Khusus Sekretariat Daerah pada tahun 2023, terdapat temuan kerugian sebesar Rp. 7.7 Miliar yang disebabkan oleh kelalaian pejabat pengelola keuangan dan telah membayarkan Rp. 2 Milliar.
Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Polman. Telah menonaktifkan 3 pejabat keuangan yang terdiri dari PPK dan pengelola keuangan sejak Juli 2024 dan harus membayarkan hutang akibat kelalaian tersebut.
Aparat Penegak Hukum (APH) telah melakukan proses tindak lanjut terkait kasus tersebut. Untuk permasalahan hutang RSUD Hajja Andi Depu, akan dibebankan kepada RSUD Hajja Andi Depu, untuk realisasinya menunggu data dari Inspektorat dikarenakan belum selesai.
"Pemerintah Kabupaten Polman, telah menonaktifkan 3 pejabat keuangan yang terdiri dari PPK dan pengelola keuangan sejak Juli 2024 dan harus membayarkan hutang akibat kelalaian." Paparnya.
Setelah berdialog dengan Plh Sekretariat Daerah Kabupaten Polman, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Polman.
Setiba di depan Kantor DPRD Kabupaten Polman, pengunjuk rasa kembali berorasi menyampaikan aspirasinya. Kemudian pengunjuk rasa diterima Kabag Humas DPRD Kabupaten Polman dan Kabang Keuangan DPRD Kabupaten Polman.
Dalam pertemuan tersebut, Kordinator Lapangan, Akmal, menyampaikan. Pihaknya turun aksi sudah bersurat ke Kantor DPRD Kabupaten Polman, tetapi kenyataannya tidak seorangpun anggota dewan yang berada di Kantor.
Pihaknya berharap ada perwakilan dewan yang menerima aspirasi massa aksi. Dan meminta kepada DPRD Kabupaten Polman, untuk dipertemukan dengan Direktur dan Kabag Keuangan RSUD Hajja Andi Depu terkait dengan pendapatan RSUD Hajja Andi Depu.
Serta berharap apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kami dapat disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Polman.
"Meminta DPRD Kabupaten Polman, untuk dipertemukan dengan Direktur dan Kabag Keuangan RSUD Hajja Andi Depu terkait dengan pendapatan RSUD." Lugasnya.
Sedangkan Kabag Humas DPRD Kabupaten Polman, Asmadi, mengatakan, apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami sampaikan ke pimpinan untuk segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan keuangan RSUD Hajja Andi Depu Kabupaten Polman.
"Tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami sampaikan ke pimpinan untuk segera dilakukan RDP terkait permasalahan keuangan RSUD." Bebernya.
Penulis : Nadi
