 |
| HMI Cabang Polewali Mandar, menilai penggantian Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Berputar kepentingan kelompok tertentu yang Mengundang tanda tanya. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Penggantian Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), secara mendadak tidak hanya mengundang kecurigaan, tetapi juga memicu kemarahan publik.
Tindakan yang terkesan tiba-tiba dan tanpa alasan jelas yang seolah-olah membuktikan Pemerintahan di bawah kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih.
Hanya berputar pada kepentingan kelompok tertentu, yang mengundang banyak tanda tanya. Keputusan tersebut jelas mencoreng wajah pemerintahan yang seharusnya transparan dan melayani kepentingan publik.
Demikian disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, Ahmad Idris, dalam pernyataan. Jumat, 24 Januari 2025.
"Tindakan yang terkesan tiba-tiba dan tanpa alasan jelas yang seolah-olah membuktikan Pemerintahan di bawah kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada perubahan besar yang mengundang banyak tanda tanya. Keputusan ini jelas mencoreng wajah pemerintahan yang seharusnya transparan dan melayani kepentingan publik." Tuturnya.
Disampaikan Ketua HMI Cabang Polman, belum genap seminggu menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih, telah membuat langkah yang mengejutkan dan kontroversial dengan mengganti Kepala Bagian Umum, Jarsat Alam Maulana.
Penggantian ini tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya penggantian serupa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Bahkan jabatan strategis seperti Kepala Bagian Ekonomi dibiarkan kosong, menambah kecurigaan bahwa penggantian tersebut. Tidak lebih dari sekedar upaya politik yang tidak berdasar.
"PJ Bupati Kabupaten Polman, telah membuat langkah yang mengejutkan dan kontroversial dengan mengganti Kepala Bagian Umum, Jarsat Alam Maulana. Tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya penggantian serupa di OPD lain." Jelasnya.
Tegaskan Ketua HMI Cabang Polman, namun yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa penggantian ini terjadi setelah, Jarsat Alam Maulana. Berani menentang salah satu keluarga elit di Kabupaten Polman, yang juga memiliki koneksi kuat di Dewan Provinsi Sulawesi Barat.
Keluarga tersebut, diketahui ngotot meminta pembayaran sewa tenda yang seharusnya sudah dibayar pada tahun 2023 oleh pejabat sebelumnya. Jarsat Alam Maulana dengan tegas menolak membayar ulang, karena hal tersebut akan melanggar hukum.
Tindakan tegas Maulana justru dibayar dengan pemecatan yang diduga kuat berkaitan dengan tekanan politik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan integritasnya.
"Tindakan tegas Maulana justru dibayar dengan pemecatan yang diduga kuat berkaitan dengan tekanan politik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan integritasnya." Bebernya.
Dituturkan Ketua HMI Polman, tindakan PJ Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih, yang terkesan bertangan besi. Bukan hanya merusak kredibilitasnya, tetapi juga menciptakan atmosfer pemerintahan yang tidak sehat dan penuh dengan praktik Nepotisme.
Sehingga apa yang terjadi jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas.
Bukan hanya soal penggantian pejabat, tetapi soal integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
"Pj Bupati Kabupaten Polman, yang terkesan Tangan Besi. Bukan hanya merusak kredibilitasnya, tetapi juga menciptakan atmosfer pemerintahan yang tidak sehat dan penuh dengan praktik Nepotisme." Ucapnya.
Dilanjutkan Ketua HMI Cabang Polman, HMI Cabang Polman, tidak akan tinggal diam. Mengecam keras tindakan PJ Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih, yang jelas-jelas telah mencoreng nama baik pemerintahan daerah dan merusak kepercayaan publik.
HMI Cabang Polman, akan mengusut tuntas masalah tersebut dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. HMI Cabang Polman, tidak akan mentolerir adanya jual beli jabatan, kolusi, ataupun praktik korupsi yang merusak tatanan pemerintahan yang seharusnya bersih dan adil.
Pihaknya meminta pihak berwenang, termasuk Kejaksaan, untuk segera turun tangan dalam menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak dibiarkan begitu saja.
"Kami tegaskan Pemda Kabupaten Polman, tidak boleh menjadi ladang bagi praktik-praktik kotor yang hanya merugikan rakyat. Kami menuntut keadilan dan transparansi, bukan penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Hentikan segera praktek kotor yang hanya akan merusak masa depan daerah ini." Harapnya.
Penulis : Nadi
