 |
| Unjuk rasa JOL Polman, tuntut DPRD Awasi dan Hearing Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tangani PAD Parkiran, Huma Trafficking dan Mafia Pajak. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman.
Sain itu juga unras di Jalan Mr. Muhammad Yamin, di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, menuntut Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Polman, Muhammad Hamzih.
Terkait penanganan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Polman. Tentang Pendapatan Retribusi Daerah. Pelaku Human Trafficking dan Bongkar Mafia Pajak. Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam orasinya Kordinator Lapangan, Lazuardi Arka menyatakan, terdapat berbagai masalah terjadi di Kabupaten Polman, namun belum dapat terselesaikan oleh Pj Bupati Kabupaten Polman sebelumnya, Muhammad Ilham Borahima.
Begitu juga lanjutnya Pj Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih, belum ada kerja yang baik pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan belum maksimal diterapkan Pemerintah Kabupaten Polman, sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 Kabupaten Polman.
"Pj Bupati Kabupaten Polman, Muhammad Hamzih, belum ada kerja yang baik pada pengelolaan PAD, dengan belum maksimal diterapkan." Tegasnya.
Dilanjutkan Korlap Unjuk Rasa. Fenomena Human Trafficking telah terjadi di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Negara Indonesia, yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, agar tidak terjadi di Kabupaten Polman.
 |
| Unjuk rasa JOL Polman, tuntut DPRD Awasi dan Hearing Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tangani PAD Parkiran, Huma Trafficking dan Mafia Pajak. (Foto : Nadi). |
Pendemo melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan, tangkap Pelaku Human Trafficking, Bongkar Mafia Pajak, Tegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Polman. Tentang pendapatan retribusi daerah.
"Adapun tuntutan aksi kami, yakni Tangkap Pelaku Human Trafficking, Bongkar Mafia Pajak, Tegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Polman." Tuturnya.
Sementara itu Ketua JOL Polman, Adam Ali, mengatakan. Menindaklanjuti aksi pertama yang dilaksanakan JOL Polman di Kantor Bupati Polman yang hingga saat ini belum ada realisasi penerimaan aspirasi yang telah disampaikan massa aksi.
Sehingga DPRD Kabupaten Polman, diharapkan untuk dapat memanggil dinas terkait, untuk dapat menjawab aspirasi massa aksi. PAD Kabupaten Polman, saat ini telah mengalami kebocoran.
Salah satu diantaranya adalah retribusi uang parkir tahun 2024, dimana PAD mencapai sekitar 1 Miliyar. Namun yang terealisasi hanya Rp. 394.000.000, sehingga terdapat sekitar 61 persen yang tidak diketahui keberadaannya.
"PAD Kabupaten Polman, saat ini telah mengalami kebocoran. Salah satu diantaranya adalah retribusi uang parkir tahun 2024." Tuturnya.
Disebutkan Ketua JOL Polman. Keberadaan anak dibawah umur yang berjualan hingga mengemis di beberapa tempat di Kabupaten Polman, menjadi perhatian massa aksi.
 |
| Unjuk rasa JOL Polman, tuntut DPRD Awasi dan Hearing Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tangani PAD Parkiran, Huma Trafficking dan Mafia Pajak. (Foto : Nadi). |
Sehingga diharapkan pemerintah hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka, untuk itu DPRD Kabupaten Polman, harus hadir untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pj. Bupati Kabupaten Polman beserta Dinas terkait.
"DPRD Kabupaten Polman, harus hadir untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pj. Bupati Kabupaten Polman beserta Dinas terkait." Ungkapnya.
Sedangkan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Polman, Budi Utomo Abdullah, menyampaikan. Anggota DPRD Kabupaten Polman, saat ini sedang melaksanakan dinas luar.
Sehingga pimpinan DPRD Kabupaten Polman, meminta dirinya menerima aspirasi dari massa aksi. Pihaknya bertanggungjawab atas aspirasi yang diterima dari massa aksi untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Polman.
Dasar ini sehingga dapat mengundang Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Polman, keterkaitan dengan maraknya keberadaan anak di bawah umur yang berjualan di wilayah Kabupaten Polman.
Mereka berjualan dan bekerja Demi memenuhi kebutuhan hidup atau ada dugaan terdapat oknum yang mengeksploitasi kegiatan mereka dan memanggil Dinas Perhubungan Kabupaten Polman, Camat bersama jajarannya, Pengelola parkir keterkaitan dengan dugaan kebocoran PAD.
"Keterkaitan dengan maraknya keberadaan anak dibawah umur yang berjualan di Kabupaten Polman. Demi memenuhi kebutuhan hidup ataukah memang terdapat oknum yang mengeksploitasi kegiatan mereka dan memanggil Dinas Perhubungan Kabupaten Polman." Terangnya.
Penulis : Nadi
