 |
| Pasar Induk Wonomulyo menjadi salah satu Sumber PAD Kabupaten Polewali Mandar dari Retribusi Parkiran Pasar. (Foto : Nadi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Jaringan Organisasi Loyal (JOL) Polewali Mandar (Polman) mendesak Pemerintah Kabupaten Polman, perlihatkan data pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkiran.
Desakan ini agar lebih transparan dan terbuka. Serta target retribusi parkir sebesar Rp. 5 miliar yang menjadi penetapan target harus ditopang dengan analisa akademis dan kajian.
Demikian disampaikan ketua JOL Polman, Fauzi Said, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman.
Bersama Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Polman, di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Polman. Senin, 10 Februari 2025.
"Target retribusi parkir sebesar Rp 5 miliar itu terlalu tinggi, takutnya hanya menjadi angan-angan. Lagipula, penetapan target itu harus di topang oleh analisa akademis dan kajian." Bebernya.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Polman, Alimuddin, menyatakan. Target retribusi parkir, Bapenda sudah melakukan uji petik di 7 titik dari 5 belas titik yang memiliki surat keputusan (SK) dari Pemerintah Polman.
Dimana sudah sebulan melakukan uji petik didapatkan retribusi Rp. 2,9 miliar yang di luar 8 titik yang lain.
"Selama sebulan uji petik, didapat retribusi Rp. 2,9 miliar, di luar 8 titik yang lain." Tuturnya.
Diungkapkan Kepala Bapeda Polman, setelah disepakatilah jika target PAD retribusi parkir adalah Rp. 5 miliar dan menyediakan dana Rp. 1 miliar untuk honor Juru Parkir (Jukir).
Salah satu hambatan rendahnya pendapatan retribusi parkir adalah tata kelola parkir yang masih semrawut.
"Salah satu hambatan rendahnya pendapatan retribusi parkir adalah tata kelola parkir yang masih semrawut." Katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polman, Aco Djalaluddin, jelaskan. Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan Bapeda Kabupaten Polman.
Dimana Jukir yang merupakan ujung tombak penarikan retribusi parkir di lapangan adalah tenaga sukarela yang tidak memiliki penghasilan tetap, tenaga lepas yang hanya diberi imbalan Rp. 400 Ribu Rupiah sebulan.
"Itu pun tidak semuanya. Dari 100 orang lebih tenaga jukir, hanya 22 orang yang diberi imbalan." Katanya.
Dibeberkan Kadis Perhubungan Polman, seluruh pendapatan retribusi parkir yang terkumpul disetor ke Bapenda, tidak ada yang tinggal.
"Kami juga sudah mensosialisasikan kepada Jukir untuk menyetor semua penghasilan retribusi parkir, tidak ada yang dibagi." Tegasnya.
Diuraikan Kadis Perhubungan Polman, sejumlah Pasar-Pasar yang menjadi penyumbang PAD retribusi parkir terbesar, yang tidak memiliki lapangan parkir.
Sehingga pihaknya tidak terlalu menekan Jukir dan pihaknya pun akan berusaha keras dan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk mencapai target besar PAD Parkiran.
"Walaupun hanya memanfaatkan sela-sela Lapak dagangan untuk parkir, tapi bisa sampai di angka Rp. 300 juta lebih tahun lalu." Harapnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menyampaikan, merasa optimis target PAD retribusi parkir dapat tercapai.
Sekaligus menekannya setelah lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran pemerintah dan lembaga negara.
"DPRD sudah sepakat dengan Dinas Perhubungan untuk mencapai target PAD di awal tahun 2025, Dinas Perhubungan telah mengevalusi kinerja sebagai langkah awal." Katanya.
Dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Polman. Pihaknya akan bersama Dinas Perhubungan dan Bapeda Kabupaten Polman, ke sejumlah Kecamatan.
Dimana realisasi retribusi parkirnya yang tertinggi untuk belajar dalam pengelolaan distribusi Parkiran, dan jajaran Dinas Perhubungan telah evaluasi kinerja untuk mencapai target PAD, di awal tahun 2025.
"Kami pun berencana membawa Dinas Perhubungan dan Bapeda ke kecamatan yang realisasi retribusi parkirnya paling tinggi untuk belajar." Lugasnya.
Ditempat terpisah, anggota Lembaga Kajian Ekonomi Sosial Masyarakat, Yasrul, mengatakan. Pemerintah Kabupaten Polman, semestinya mengoptimalkan PAD Parkiran dengan memperbaiki tata kelola Parkiran yang selama ini telah ada utamanya di sejumlah Pasar.
Sebagai sumber PAD terbesar. Sehingga keterlibatan pengelola Pasar untuk lebih memberikan lokasi Parkiran bagi pengendara baik roda dua maupun roda empat berbelanja di Pasar.
Serta memaksimalkan PAD Parkiran selain Pasar, utamanya kantor pemerintahan merupakan lokasi Parkiran, agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar retribusi Parkiran. Demi PAD dan mampu di tingkatkan sesuai terget yang telah disepakati.
"Perlu mengoptimalkan pengelolaan tata kelola parkiran di Pasar, dimana Jukir dan pengelola Pasar bekerjasama. Agar masyarakat taat membayar distribusi Parkiran." Ucapnya.
Penulis : Nadi
