 |
| Kiri, Kepsek SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal |
POLEWALITERKINI.NET - Kebijakan manajemen SMAN 1 Polewali untuk memungut iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) beberapa waktu lalu masih dikeluhkan sejumlah orang tua siswa bahkan ini sudah dilakukan sekolah lain setingkat SMA.
BERITA TERKAIT : Praktik Pungutan SMAN di Polman, RisbarLegislator Sulbar ; Saber Pungli Harus Turun!
Salah satu orang tua siswa SMAN 1 Polewali yang enggan namanya disebutkan. Rabu, 25 Juli 2018 mengatakan, biaya bulanan bernama SPP ini seharusnya sudah tidak ada lagi karena sekolah sudah mendapatkan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Karena akan menambah beban lagi sebagai kepala keluarga saya hanya bekerja serabutan." Kata salah satu orang tua siswa minta namanya tidak disebutkan.
BERITA TERKAIT : Risbar Temui Kepala Dikbud Sulbar, Bahas Praktik Pungutan SMAN di Polman!
Terpisah, Kepala SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal menjelaskan, kebijakan iuran bulanan SPP ini diambil berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 ditambah Permen 75 tahun 2016.
Kaitan dengan komite yang dalam PP tersebut dijelaskan kedudukan komite disekolah, dan dalam aturannya dibolehkan tapi yang boleh memungut sekolah bukan komite karena tugasnya hanya bisa membentuk sumbangan.
"Iuran ini kan berangkat dari program kerja yang tidak terbiayai pemerintah dana Bos misalnya, iuran ini diberlakukan setelah melihat pelayanan mulai timpang dengan pelayanan pendidikan, banyaknya guru yang akan pensiun dan kemampuan pemerintah kita dalam hal ini tidak ada anggaran untuk PTT yang ada hanya dari pusat itupun dana Bos." Jelas Kasek SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal.
Menurutnya, iuran SPP ini diperuntukkan bagi tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang perlu dianggarkan sebanyak 22 orang karena PTT ini sangat dibutuhkan terutama kemampuan informasi dan teknologinya (IT) nya. Meski demikian, kata Faezal, bagi siswa pemegang kartu KIP dan PKH tidak diwajibkan dikenakan iuran.
"Siswa disini sekira 1200 orang kalau misalnya ada 1000 yang bayar kan lumayan buat biayai honor PTT." Kata Kepala SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal.
Sebab itu, kata Faezal kebijakan ini lebih banyak didukung oleh orang tua siswa dalam rapat bersama komite sekolah membahas iuran SPP.
BERITA TERKAIT : Praktik Pungutan SMAN di Polman, RisbarLegislator Sulbar ; Saber Pungli Harus Turun!
Salah satu orang tua siswa SMAN 1 Polewali yang enggan namanya disebutkan. Rabu, 25 Juli 2018 mengatakan, biaya bulanan bernama SPP ini seharusnya sudah tidak ada lagi karena sekolah sudah mendapatkan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Karena akan menambah beban lagi sebagai kepala keluarga saya hanya bekerja serabutan." Kata salah satu orang tua siswa minta namanya tidak disebutkan.
BERITA TERKAIT : Risbar Temui Kepala Dikbud Sulbar, Bahas Praktik Pungutan SMAN di Polman!
Terpisah, Kepala SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal menjelaskan, kebijakan iuran bulanan SPP ini diambil berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 ditambah Permen 75 tahun 2016.
Kaitan dengan komite yang dalam PP tersebut dijelaskan kedudukan komite disekolah, dan dalam aturannya dibolehkan tapi yang boleh memungut sekolah bukan komite karena tugasnya hanya bisa membentuk sumbangan.
"Iuran ini kan berangkat dari program kerja yang tidak terbiayai pemerintah dana Bos misalnya, iuran ini diberlakukan setelah melihat pelayanan mulai timpang dengan pelayanan pendidikan, banyaknya guru yang akan pensiun dan kemampuan pemerintah kita dalam hal ini tidak ada anggaran untuk PTT yang ada hanya dari pusat itupun dana Bos." Jelas Kasek SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal.
Menurutnya, iuran SPP ini diperuntukkan bagi tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang perlu dianggarkan sebanyak 22 orang karena PTT ini sangat dibutuhkan terutama kemampuan informasi dan teknologinya (IT) nya. Meski demikian, kata Faezal, bagi siswa pemegang kartu KIP dan PKH tidak diwajibkan dikenakan iuran.
"Siswa disini sekira 1200 orang kalau misalnya ada 1000 yang bayar kan lumayan buat biayai honor PTT." Kata Kepala SMAN 1 Polewali, Muhammad Faezal.
Sebab itu, kata Faezal kebijakan ini lebih banyak didukung oleh orang tua siswa dalam rapat bersama komite sekolah membahas iuran SPP.
Laporan : Z Ramdhana.
